SURABAYA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Timur (Jatim), untuk mengatasi impor bahan baku yang selama ini menjadi permasalahan industri di tanah air, khususnya di Jatim.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menghadiri pelantikan pengurus Hipmi Jatim periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/3/2018) siang tadi. “Sebanyak 74,99 persen bahan baku Indonesia berasal dari impor dan ini menjadi masalah. Selama ini kita terjebak dalam impor bahan baku yang tinggi sehingga sangat perlu dicarikan solusi sebagai pengganti bahan baku impor," ujarnya.
Untuk menekan volume impor, Soekarwo berharap, Hipmi dapat melihat potensi bahan baku yang ada di dalam negeri, dalam hal ini mampu mengolah atau mengganti bahan baku dengan bahan substitusi.
Menurut Soekarwo, Pemprov Jatim telah menerapkan Sistem Informasi Perdagangan Bahan Baku (SIPAP) untuk mengatasi permasalahan impor bahan baku di Jatim. Harapannya, mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor sehingga kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.
Dalam aplikasi tersebut, lanjut dia, dapat diihat berbagai "raw material" (bahan mentah) dari berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya itu saja, kata Soekarwo, untuk mengatasi impor juga bisa dilakukan dengan mendirikan smelter untuk mengolah bahan baku di Jatim, semisal mengolah bauksit dan nikel untuk industri rumah tangga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BPD Hipmi Jatim, Mufti Aimah Nurul Anam, memuji kepemimpinan Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim yang mampu mengukir prestasi di tingkat nasional.
"Salah satunya, Jatim menjadi provinsi yang memiliki akuntabilitas dengan predikat A, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional," katanya.
Wakil Ketua Umum BPP Hipmi, Yaser Palito mengatakan, para pengusaha muda adalah masa depan sehingga harus dapat memberikan, khususnya kepada pemerintah. Dia memisalkan ketika baru dilantik dan melakukan audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo, dirinya mengusulkan bunga kredit untuk UMKM dapat diturunkan menjadi satu digit dan terwujud.
"Alasannya, hal tersebut sangat membantu perkembangan dan kehidupan UMKM yang menjadi pondasi ekonomi bangsa. BPP Hipmi mendorong lahirnya 'tax amnesty' dan penyelenggaraan jambore Hipmi perguruan tinggi guna mewujudkan pengusaha-pengusaha muda," katanya.