Indonesia menjadi sangat bersemangat untuk segera mewujudkan proyek pembangunan jembatan antara kedua pulau tersebut dan saat itu Indonesia sudah melakukan berbagai persiapan termasuk konsep-konsep dari Prof Dr Sediyatmo bersama dengan Kepala Badan Penerapan Pengkajian Teknologi yang saat itu diduduki oleh BJ. Habibie.
Proyek yang akan dijalankan tersebut kemudian diberi nama Tri Nusa Bima Sakti yang melibatkan beberapa departemen pemerintahan untuk melakukan studi mulai dari sisi ekonomi, soial, kondisi alam, serta hal lainnya terkait dengan perencanaan proyek pembangunan jembatan tersebut.
Alasan dibangunnya Jembatan antara Surabaya dengan Madura yaitu dengan kondisi Surabaya sebagai pelabuhan terbesar kedua setelah Jakarta diharapkan dapat membantu pengembangan pulau Madura dan menjadi perluasan kota metropolitas Surabaya.
Penggunaan Jembatan Suramadu diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Madura. Melihat pengembangan potensi yang tinggi tersebut maka tercetuslah ide untuk membuat jembatan antara Surabaya dengan Madura tersebut.
Dengan pembangunan yang cukup memakan waktu yang lama serta biaya yang tinggi akhirnya jembatan tersebut dapat selesai dibangun dan diresmikan hingga dapat digunakan seperti saat ini.
Seiring membaiknya situasi perekonomian, maka keluarlah Keputusan Presiden Nomor 79 tanggal 27 Oktober 2003 tentang pembangunan Jembatan Surabaya-Madura yang menyatakan bahwa pembangunan Jembatan Suramadu dapat dilaksanakan.
Dalam Keputusan Presiden tersebut juga dinyatakan pembangunan Jembatan Suramadu dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri, perumahan dan sektor lainnya dalam wilayah kedua sisi ujung jembatan.