Irwan mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mengundang efek domino di masyarakat. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan prkerja, pelaku UMKM akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujarnya.
Irwan menegaskan bahwa PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Jatim, kata dia, merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70.000 lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. "Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ujar Irwan.
Dia menambahkan, Jatim dengan penduduk miskin 4, 25 juta orang, atau sekitar 10 persen jumlah penduduk, tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 4,81 persen atau sejumlah 1,12 juta orang.
"Karena itu kami meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi," katanya.