Pihak keluarga berharap pemerintah tidak lagi mengabaikan nasib warga di wilayah kepulauan. Minimnya fasilitas transportasi medis menjadi tantangan serius dalam penanganan pasien darurat.
“Kami hanya berharap pemerintah bisa memilah antara mana pelayanan yang sifatnya urgent dan tidak, agar peristiwa itu tidak terulang kembali,” ujar Jalil.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang dr Dwi Herlinda Lusi Harini mengaku prihatin atas kejadian ini.Dia menjelaskan ambulans laut sebenarnya tersedia, namun tak bisa digunakan karena anggaran BBM habis sejak April 2025.
“Miris saya melihat kondisi salah satu pasien yang harus dirujuk menggunakan perahu seperti itu. Namun kami terkendala anggaran,” kata Lusi.
Menurutnya, dana operasional semula diproyeksikan cukup hingga Juli 2025. Namun karena tingginya jumlah rujukan, anggaran cepat terkuras.