Khofifah juga meminta agar data rumah terdampak bisa diumumkan atau ditempel di balai desa atau tempat yang strategis. Dengan begitu, semua warga bisa memastikan datanya tercatat dengan benar.
"Format data ini akan kita pastikan lebih detail lagi dengan validasi data, yang dikoordinasikan para bupati dan di lini paling bawah oleh kepala desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan relawan," katanya.
Lebih jauh Khofifah meminta berbagai pihak bersinergi untuk segera mempercepat penanganan dampak gempa, termasuk recovery dan rekonstruksi untuk penanganan pascagempa. Sinergitas ini mencakup pemerintah provinsi, aparat TNI/Polri, Satgas Bencana BUMN, serta pemerintah daerah terdampak hingga di level desa dan kelurahan.
"Tentunya, dengan dukungan dari pemerintah pusat," katanya.
Terkait pelibatan anggota TNI dan Polri dalam proses recovery dan rekonstruksi, Khofifah menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta untuk memastikan SDM yang membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak.
"Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani oleh PUPR," kata Khofifah.
Sementara itu Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan, data kerusakan akibat gempa di Lumajang meliputi 1.270 rumah rusak berat dan rusak ringan. Namun, saat ini fokus utamanya memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dan ada tempat yang layak bagi mereka untuk beristirahat.
"Kami akan melakukan langkah-langkah prioritas di antaranya mengklasifikasi kecamatan yang terdampak paling parah," ujarnya.