Melihat fenomena ini, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Madiun Raya, Mudji Raharjo menyatakan prihatin atas diskriminasi tersebut. Menurutnya, seharusnya bukan hanya masyarakat kecil seperti PKL yang mendapat tindakan tegas terkait pelanggaran protokol pencegahan corona tetapi juga mal besar.
“Meski tidak ada tempat duduk, kerumunan orang di mal yang baru saja dibuka tersebut faktanya lebih parah,” katanya, Jumat (8/5/2020).
Sementara itu, Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto hingga kini belum bisa dikonfirmasi.
Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid 19 Kota Madiun, Noor Aflah mengaku akan mengirim surat secara resmi kepada manajemen mal. Ini bertujuan agar pengelola juga memperhatikan SOP Covid-19.
“Kami akan kirim surat resmi ke pengelola mal,” katanya.