2. Kepentingan Politik
Suksesi kepemimpinan Indonesia tak bisa lepas dari bayang-bayang partai politik, mengingat Undang-Undang (UU) kita menyaratkan itu, bahwa calon presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Nah, selama ini, elite politik di Indonesia selalu menggunakan pertimbangan sosiologis dalam memilik calon presiden. Dosen Departemen Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati dalam sebuah artikel mengatakan, prespektif sosilogis sengaja dipakai oleh para elite karena dianggap efektif untuk mendulang suara.
Sebab, pada kenyataanya, populasi masyarakat di Pulau Jawa lebih banyak dibanding dengan kepulauan lainnya. Berdasarkan data pusat statistik, hampir separuh dari penduduk Indonesia merupakan orang Jawa. Itu artinya, jumlah pemilih pada Pilpres paling banyak berasal dari Jawa.
Atas fakta tersebut, guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Mudjia Raharjo dalam sebuah artikel yang diterbitkan UIN Maulana Malik Ibrahim, melontarkan kritik, bahwa dikotomi Jawa dan bukan Jawa merupakan hal yang tidak produktif.
Seorang presiden kata Mudjia seharunya dipilih berdasarkan kualitas, bahwa yang bersangkutan merupakan sosok tepat memimpin Indonesia. Itu artinya, Jawa atau bukan Jawa tidak jadi soal. Terpenting dia memiliki kemampuan untuk memajukan Indonesia dan menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini.
Itulah jawaban, kenapa presiden Indonesia selalu berasal dari orang Jawa.