MALANG, iNews.id - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno meminta Bawaslu dan perangkat hukum berlaku adil. Hal ini menanggapi dilaporkannya Ganjar Pranowo ke Bawaslu usai debat calon presiden (Capres) pada 7 Januari 2024 lalu.
Menurut Sandi, tidak semuanya harus dihadapi dengan emosi dan perlunya lapang dada. Dia mengaku sempat mengalami hal serupa ketika secara personal diserang saat debat calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019 ketika berpasangan dengan Prabowo Subianto.
"Dari pengalaman saya sebagai Paslon di 2019, saya mengerti sekali, dan saya pernah berada di posisi yang sama. Bagaimana pada saat itu saya menghadapi dan terima dengan lapang dada, masyarakat juga sudah mengerti. Tapi tetap saja hukum harus ditegakkan, karena Indonesia negara hukum," kata Sandi saat menghadiri pertemuan kader dan simpatisan PPP, di Karangploso, Kabupaten Malang, Jumat (12/1/2024).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP itu masih yakin Pemilu 2024 bisa berlaku langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) sesuai asas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
Karena itu, Sandi meminta aparat penegak hukum, penyelenggara dan pengawas pemilu tidak tebang pilih untuk memihak ke salah satu pasangan capres-cawapres.
"Justru hukum yang diberlakukan seadil-adilnya. Oleh karena itu Tim dari TPN Ganjar Mahfud, mendukung agar setiap potensi pelanggaran Pemilu ini diproses dan disosialisasikan kepada masyarakat," kata Sandi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu meyakini pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD fokus memberikan perhatian di penegakan hukum, dan tanpa tebang pilih dalam penegakannya.