SURABAYA, iNews.id - Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilakukan secara komprehensif. Semua pihak harus berkoordinasi dan bekerja ekstra agar PMK tidak meluas, sehingga menimbulkan kelangkaan sapi dan daging di masyarakat.
"Jika penyakit ini meluas, maka akan mempengaruhi stok sapi di Jatim. Akibatnya sektor UMKM akan semakin terpuruk. Sebab, banyak industri kecil mengandalkan daging sapi untuk bahan baku. Maka ini perlu penanganan ekstra," kata Anggota Komisi B DPRD Jatim Agatha Retnosari saat sidak Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirikan, Rabu (11/5/2022).
Agatha mengatakan, lalu lintas hewan ternak harus diproteksi betul, sehingga wabah PMK tidak meluas, apalagi sampai masuk ke RPH. Sebab, bila itu terjadi, maka RPH akan tutup dan berimbas pada kelangkaan daging di masyarakat.
"Untuk Jawa Timur, urusannya sebenarnya keterkaitan daging sapinya. Masyarakat Surabaya membutuhkan daging sapi, khususnya UKM. Industri kecil seperti pedagang bakso kan membutuhkan daging sapi. Maka kami ingin tahu bagaimana penanganan hewan ternak sehingga wabah PMK tidak masuk RPH," katanya.
Agatha mengatakan, sejauh ini proteksi di RPH memang cukup baik, salah satunya di RPH Pegirikan Surabaya. Sebab, sejumlah pencegahan sudah dilakukan, di antaranya pemeriksaan hewan yang masuk dan pemberlakukan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).