“Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dengan baik oleh seluruh bupati. Ini penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jatim,” katanya.
Persiapan masa tanam yang dimaksud Khofifah, salah satunya kesiapan peralatan prapanen, seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.
“Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani,” ujarnya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi.
Diketahui, sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional, pada semeter I 2020, Jatim memiliki luas panen 1.120.153 ha. Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 ton GKG (gabah kering giling), atau setara dengan 4.066.348 ton beras.
Potensi konsumsi Jatim sendiri diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras, sehingga pada Semester I tahun 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton beras.