"Pemerintah juga telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pembentukan platform national plastic action partnership, yang mempertemukan pembuat kebijakan para ahli, sektor bisnis, pengusaha, organisasi masyarakat, sipil, untuk bersama-sama mencapai target nasional di bidang persampahan," ucap dia.
Luhut mengakui persoalan pengelolaan sampah tak semudah membalikkan telapak tangan dan perlu adanya kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Supaya sampah yang dikelola mampu menghasilkan perputaran ekonomi bagi masyarakat.
"Paradigma pengelolaan sampah juga sudah harus diubah, dari linear menjadi ekonomi sirkular, pengelolaannya terintegrasi. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya, bukan lagi sebagai residu. Tidak berakhir langsung di TPA. Upaya pemerintah pemanfaatan sampah bisa didorong aktivitas ekonomi dan mata pencaharian baru bagi masyarakat," katanya.
Pemerintah disebut Luhut, sudah mendorong penerapan ekonomi sirkular dengan menerapkan teknologi pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan di sektor ke hulu. Dia mencontohkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, TPS3R dan TPST. Di sektor hilir melalui penerapan Reduce Derived Fuel (RDF) dan pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
"Untuk itu, program bersih Indonesia yang digagas oleh Alliance to end plastic waste bersama para mitranya merupakan langkah yang luar biasa. Untuk mengemban pengelolaan sampah berkelanjutan. Program ini harus bisa menggabungkan model pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular, sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomi sampah," tuturnya.
Dia berharap program Bersih Indonesia dari sampah plastik ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengelola sampah-sampah plastik dan mengumpulkannya.
"Saya harap program ini bisa meningkatkan aset kelahiran pengumpulan sampah formal, tetapi memfasilitasi ekosistem hilir untuk mengambil daur ulang dari Kabupaten Malang dan mengubahnya menjadi bahan baru industri yang kita ciptakan," tuturnya.