BLITAR, iNews.id - Puluhan wartawan lintas organisasi profesi berunjuk rasa menggugat Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini, Jumat (25/8/2023). Mereka memprotes terkait kebebasan pers di Kabupaten Blitar yang dinilai semakin buruk.
Para jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya merasa dihambat dan diintervensi, yakni terutama saat hendak mewawancarai Mak Rini. Wartawan di Blitar Raya tidak lagi bebas menyampaikan pertanyaan.
Pemkab Blitar di bawah pemerintahan Bupati Mak Rini dinilai telah mengembalikan pers pada situasi pers orde baru. Karenanya, selain segera diakhiri, para jurnalis menuntut Bupati Blitar meminta maaf.
“Untuk doorstop saja, pertanyaan wartawan diatur oleh protokoler pemkab Blitar. Mana yang boleh dan tidak ditanyakan,” ujar April salah seorang reporter radio di Blitar Raya.
Aksi puluhan wartawan berlangsung di Pendopo Kabupaten Blitar Ronggo Hadi Negoro. Hampir seluruh pekerja media, mulai jurnalis media online, radio hingga televisi, turut berunjuk rasa.
Tiba di depan pendopo, para wartawan langsung berorasi bergantian. Mereka mengenakan ikat kepala merah putih. Sejumlah wartawan membentangkan poster, di antaranya bertuliskan, Kabupaten Blitar Darurat Kebebasan Pers, Bupati Elit Wawancara Sulit, dan Bupati Jangan Takut Diwawancarai Wartawan.
Korlap aksi Asif Hasani mengatakan, sejak dilantik sebagai Bupati Blitar pada 2019, Mak Rini dinilai terus menjaga jarak dengan wartawan. Mak Rini selalu menghindari wawancara, terutama yang bersifat doorstop.
Kalaupun bisa ditemui di sebuah agenda acara, bupati hanya bersedia menerima wawancara terkait agenda acara yang ia hadiri. Di saat yang sama, petugas protokoler dan Kominfo akan meminta wartawan untuk tidak menyampaikan pertanyaan di luar konteks kegiatan.