SURABAYA, iNews.id - PWNU Jawa Timur (Jatim) mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) tentang legalisasi investasi minuman keras (miras). Menurut mereka keputusan tersebut menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi mau menerima masukan ulama.
"Kami mengajukan jempol dan sangat bersyukur atas apa yang dilakukan presiden menanggapi usulan-usualan dari NU, para ulama dan tokoh masyarakat," kata Katib Syuriyah PWNU Jatim, KH Safruddin Syarif, Rabu (3/3/2021).
Meski begitu pimpinan jamiyah Nahdlatul Ulama (NU) ini tetap memberi catatan penting terhadap pemerintah atas penanganan miras di Indonesia. Menurutnya, jika penanganan miras ingin tuntas, maka Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol harus dicabut.
"Yang sekarang, kami bersyukur. Tetapi kalau Presiden mau tuntas, sebenarnya Perpres (2013) yang ditandatangani Presiden sebelumnya (SBY) supaya dicabut juga," katanya.
Lebih dari itu, Safrudin juga mengimbau agar ke depannya pemerintah melibatkan ulama maupun tokoh masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang sensitif seperti investasi miras. Menurutnya, masukan ulama bisa dijadikan dasar untuk kebijakan.
"Masukan-masukannya ini bisa dijadikan sebuah kebijakan yang pas sehingga nanti tidak dipotong di jalan lagi," ucapnya.
Menurut Syafrudin, pelibatan ulama sangat penting sekali, terutama untuk hal-hal yang bersifat aqidah. "Kami tahu mayoritas penduduk Indonesia kan muslim. Maka tentu kebijakan-kebijakan itu akan bersinggungan dengan agama seperti model minuman keras atau hal lain yang mungkin mirip seperti itu," ujarnya.