Dia mengingatkan, PDIP harus berhati-hati dalam menyikapi situasi ini agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. “Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDIP sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan terkait sifat acara retreat tersebut. Hingga kini belum ada kejelasan apakah acara tersebut wajib atau tidak.
“Kalau emang itu enggak wajib, jelaskan kalau itu enggak wajib, kalau memang wajib juga jelaskan, beri sanksi jika ada kepala daerah yang tidak datang,” katanya.
“Pemerintah sebaiknya menjelaskan agar ini tidak bikin gaduh satu Indonesia,” ucapnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan, kepala daerah yang tidak ikut retreat di Magelang saat ini untuk mengikuti kegiatan serupa pada gelombang berikutnya. Retreat dinilai kegiatan penting, sehingga harus diikuti oleh seluruh kepala daerah yang telah dilantik.