Kebijakan yang dikeluarkan diakui membingungkan pemerintah daerah, utamanya terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI). Terlepas dari itu, keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.
“Kami tidak tahu yang dipakai yang mana, Perpres atau putusan MA. Putusan MA belum dijalankan lalu keluar Perpres kan jadi membingungkan masyarakat, terutama Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Di tengah Covid-19, banyak masyarakat yang terkena PHK, dirumahkan. Bagi peserta mandiri juga tengah mengalami kesulitan mengais rezeki. Sehingga, dirinya mengusulkan agar keputusan itu ditinjau ulang.