Hendi mengatakan secara resmi telah mengirimkan surat ke Polrestabes Semarang untuk diberi izin dalam memberikan pendampingan. "Tertanggal 26 Juli 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara resmi telah mengirimkan surat permohonan izin pendampingan psikologis ke Polrestabes Semarang," katanya.
Hendi menegaskan bahwa pendampingan psikologis perlu dilakukan agar korban juga keluarga tidak merasakan trauma berat. Terlebih, Wali Kota Semarang tersebut menekankan bahwa anak korban dalam kategori masih di bawah umur, sehingga harus sesegera mungkin dilakukan pendampingan.
"Harapan kami dari Pemerintah Kota Semarang tentu saja pendampingan dapat segera dilakukan agar korban dan keluarga tidak mengalami trauma berkepanjangan," ujar Hendi.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan jika pendampingan psikologis tersebut nantinya akan dilakukan oleh tim tenaga psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni.
"Nantinya psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni yang akan mendampingi langsung. Selain itu dalam pendampingan psikologis tersebut nanti juga ada dari Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengurus izin dan bisa memberikan rasa aman bagi anak di sekolahnya," ujarnya.
Adapun, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni atau PPT Seruni sendiri memang lembaga yang secara khusus dibentuk Pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi pendampingan dan konseling kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
PPT Seruni bekerja di bawah pengawasan langsung Krisseptiana Hendrar Prihadi (Tia Hendi) sebagai ketua, yang juga merupakan istri dari Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.