Kekecewaan warga tidak hanya ditujukan kepada pelaku pemblokadean, tetapi juga kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Kalangan. Warga menilai pihak Pemdes terkesan tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap konflik yang terjadi di lapangan.
Hingga saat ini, belum ada upaya mediasi formal yang dilakukan oleh perangkat desa untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Karena merasa akses utamanya terhambat, warga sekitar akhirnya mengambil langkah darurat.
"Kami terpaksa cari jalan alternatif lain secara swadaya bersama warga. Kami buat jalan tembus ke jalan raya tanpa bantuan sama sekali dari Pemdes," kata Juremi.