YOGYAKARTA, iNews.id - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar pemerintah pusat tegas soal kebijakan pemudik. Permintaan itu disampaikan Sultan langsung dalam teleconference bersama pemerintah pusat dan daerah pada Selasa (31/3/2020).
Sri Sultan pun tidak mempermasalahkan jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial dengan skala besar untuk memutus penyebarluasan Covid-19. Namun, Sultan menilai sulit bagi daerah untuk memutus penyebaran virus jika tidak ada kebijakan bagi pemudik.
"Salah satu solusinya bagaimana mengendalikan pemudik, utamanya dari Jakarta dan sekitarnya yang sudah menjadi zona merah", kata Sri Sultan di Gedhong Pracimasana Yogyakarta, Selasa (31/3/2020).
Raja Keraton Yogyakarta ini pun menerangkan pengaturan tersebut akan membawa konsekuensi pembiayaan, khususnya terkait biaya hidup masyarakat. Mengenai hal ini, Sultan berharap ada kepastian jumlah bantuan layaknya jaminan hidup yang akan diberikan dan pihak yang menanggungnya.
Selain itu, dia pun mengharapkan pemerintah pusat membuat kebijakan mengenai penentuan wilayah mana saja yang boleh dan tidak boleh dilalui kendaraan. Kebijakan ini termasuk keputusan pengendalian transportasi umum dan mobil pribadi yang diperlukan jika mudik nantinya tetap diperbolehkan.
"Pemudik yang ke Jawa Timur, kalau aksesnya tidak dibatasi, bisa saja mampir atau lewat di Jawa Tengah dan DIY. Jadi, perlu ada pembatasan pemudik boleh lewat mana," ucap Sri Sultan.