"Saya baru dengar itu (impor beras) merupakan keputusan dari Menteri Perdagangan. Dalam rapat Komisi VI, saya minta betul apakah ini yang berinisiatif Menteri Perdagangan atau pemerintah. Kami harapkan ada kepastian dan segera kami tanyakan dalam rapat komisi VI. Keputusan impor adalah keputusan pemerintah, hasil rakortas dari seluruh jajaran mitra kerja," katanya.
Selain itu, seharusnya pada rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian, juga melibatkan tingkat hulu yaitu Menteri Pertanian, tingkat hilir yaitu Menteri Perdagangan, dan Perum Bulog sebagai pihak yang melakukan distribusi.
"Kemarin kalau didengar kan antara Menteri Perdagangan, Bulog, dan Menteri Pertanian belum satu kata. Oleh karena itu, saya akan undang Menteri Perdagangan karena ini merupakan tanggungjawab pemerintah," katanya.
Meski demikian, dirinya mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tidak melakukan impor beras di masa panen.