SEMARANG, iNews.id - Bareskrim Mabes Polri melimpahkan kasus dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum yang diduga dilakukan Bupati Boyolali, Seno Samudro ke Polda Jawa Tengah.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, hingga saat ini belum menerima limpahan kasus Bupati Boyolali dari Bareskrim Mabes Polri. “Intinya bisa saja memungkinan laporan dari Mabes Polri dilimpahkan ke Polda Jateng. Kalau sudah dilimpahkan, kita akan gelar perkara dengan meminta pendapat dari sejumlah pakar,” kata Kapolda seusai menghadiri Apel 3 Pilar terkait kesiapan pengamanan Pemilu 2019 di Kabupaten Semarang, Jumat (9/11/2018).
Menurut Kapolda, beberapa pakar yang akan dimintai pendapat untuk menangani kasus Bupati Boyolali di antaranya, pakar hukum pidana, ahli tata bahasa, serta Bawaslu. “Kita akan kaji bersama ahli-ahli ini apakah kasus itu masuk pidana pemilu atau pidana umum,” tandasnya.
Diketahui, Seno Samudro dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh advokat capres Prabowo Subianto, Ahmad Iskandar karena diduga mengumbar ucapan makian kepada capres nomor urut 02 saat aksi unjuk rasa “Boyolali Bermartabat” untuk memprotes “Tampang Boyolali” yang diucapkan Prabowo.
Samudro dituduh melakukan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana Pasal 156 KUHP juncto Pasal 15 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Menanggapi soal pendukung Prabowo yang melaporkan bupati ke Mabes Polri dan Bawaslula, Ketua DPRD Boyolali Paryanto mengatakan bisa memahaminya. Mereka siap menghadapi tudingan soal mobilisasi massa dan ASN, setelah mengecam pidato Prabowo. Namun, dia memastikan “Boyolali Bermartabat” sebagai aksi spontanitas warga Boyolali.
Paryanto yang merupakan koordinator lapangan aksi “Boyolali Bermartabat” beberapa waktu lalu menegaskan, dia dan bupati hanya bermaksud memberi ruang ekspresi kepada masyarakat Boyolali yang memang merasa tersinggung dengan pidato Prabowo. Namun, aksi itu dinilai masih memiliki batasan dan tidak sampai terjadi aksi anarkistis.