SEMARANG, iNews.id – Polda Jawa Tengah mengantisipasi munculnya potensi konflik menjelang Pemilu 2024. Kapolda JatengIrjen Pol Ahmad Luthfi meminta para kapolres untuk mengelola konflik yang mungkin muncul menjelang Pemilu 2024.
Langkah itu perlu dilakukan agar jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan. "Pemilu merupakan arena konflik legal dan sah menurut undang-undang. Oleh karena itu pelaksanaan pengamanan harus lakukan dengan profesional," kata Kapolda saat penandatanganan kerja sama pengamanan tahapan Pemilu dengan KPU dan Bawaslu Jateng, Jumat (10/2/2023).
Menurutnya, sinergitas TNI dan Polri menjadi tulang punggung kesuksesan Pemilu. Dia menuturkan pemetaan kerawanan Pemilu sudah dilakukan, baik oleh Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri maupun Bawaslu.
Oleh karena itu, menurut dia, upaya yang dilakukan yakni memedomani daerah yang memerlukan penebalan personel serta penetrasi wilayah. Kapolda juga menegaskan netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu merupakan harga mati.
Sementara Ketua KPU Jawa Tengah Paulus Widiantoro menambahkan terdapat dua faktual di lapangan yang membutuhkan dukungan pengamanan dari kepolisian.
Kedua kegiatan itu, kata dia, masing-masing pencocokan dan penelitian data pemilih oleh Panitia Pendaftar Pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD.
Para petugas yang akan melakukan verifikasi faktual, kata dia, merupakan petugas KPU yang dibekali oleh kartu identitas dan rompi khusus.