"Jika alasan pandemi Covid-19, nyatanya provinsi lain capaiannya di atas 100 persen. Kami tidak serta merta menyalahkan eksekutif, tapi setidaknya perlu studi banding ke Jawa Barat, Jawa Timur, atau DKI Jakarta yang capaiannya di atas 100 persen," kata Sriyanto, Kamis (6/1/2022).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, dari dulu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah paling banyak berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). DPRD Jateng selalu menyampaikan agar Pemprov menggali seberapa besar potensi riil pajak di provinsi ini. Dia juga menyoroti piutang pajak di Jateng yang jumlahnya sangat besar, mencapai angka Rp2 triliun.
"Dewan selalu sampaikan potensi yang sebenarnya berapa? Piutang pajak juga besar mencapai Rp2 triliun. Itu belum diketahui apakah kendaraannya masih bisa dipakai atau tidak. Maka tahun ini perlu adanya validasi data," ujarnya.
Data menunjukkan dari target Rp 5,1 triliun yang ditetapkan, realisasi PKB Jateng di 2021 hanya tercapai Rp4,7 triliun atau 92,23 persen. Sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pada tahun 2021 Jawa Tengah mematok target Rp 3,1 triliun dan hanya tercapai Rp 2,7 triliun atau 88,12 persen.
Sriyanto juga menegaskan, perlu adanya inovasi dan terobosan untuk menggenjot pendapatan pajak. Dia mengkritik program Sakpole dan New Sakpole yang digaungkan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng yang kontribusinya hanya 1 persen dari total pembayaran pajak. "Sakpole dan New Sakpole hanya ramai di baliho dan medsos, ini yang perlu dievaluasi," tandasnya.