"Ini PR kami, apakah membuat rombongan belajar baru atau kemudian kami membuat sekolah baru, atau kemudian kami mengkonversi beberapa sekolah," katanya.
Menurut Ganjar, banyak cara yang bisa dikembangkan untuk mengatasi persoalan persebaran sekolah itu. Sebab daya tampung sekolah negeri di Jawa Tengah hanya 41,6 persen. Sementara banyak sekolah swasta yang sama bagusnya dan bisa menampung siswa.
"Tentu saja kita juga harus memberikan kesempatan orang untuk sekolah ke swasta, oke kok. Banyak sekolah swasta bagus. Tadi kami senang mendapatkan masukan itu," jelasnya.
Persoalan lain yang disampaikan warga adalah soal sampah, air, jembatan rusak, atau kantor kepala desa yang tidak bisa diperbaiki karena kurangnya anggaran.
Dalam kesempatan itu Ganjar langsung menjawabnya. Ganjar mengatakan bahwa provinsi menyediakan anggaran untuk itu tetapi dengan izin khusus agar tidak semua anggaran dipakai untuk membangun kantor desa.