Dari ujung telepon itu, Ganjar mendengar bahwa si anak saat ini masih tinggal bersamanya di Denpasar. Dia mengakui bahwa surat keterangan itu tidak benar.
"Anak saya setahun terakhir tinggal di Denpasar bersama saya pak, memang saya ingin menyekolahkan anak saya di Semarang biar bisa bareng simbahnya. Memang surat yang menyatakan bahwa anak saya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019 itu tidak benar pak," kata perempuan itu.
Dari keterangan panitia PPDB, Ganjar mendapat laporan bahwa modus dompleng KK itu banyak dilakukan. Pihaknya menerima ada banyak aduan dari masyarakat.
Hal itu membuat Ganjar khawatir. Dia pun langsung mencari salah satu lurah di Kota Semarang yang telah mengeluarkan surat keterangan itu. Ganjar menyambangi kantor lurah tersebut, namun sudah tutup. Akhirnya, dia menelpon lurah dan memintanya menghadap ke kediamannya secara langsung.
Sore hari, lurah yang dimaksud itu kemudian menemui Ganjar di rumahnya. Pertemuan secara tertutup itu berlangsung cukup lama antara Ganjar dan lurah serta beberapa perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.
"Tadi saya coba konfirmasi ke lurahnya, dan dia bilang bahwa untuk mengeluarkan SKD, patokannya ya KK. Pada level ini memang tidak ada yang keliru, meskipun setelah diverifikasi tentang anak ini SMP-nya di mana, tinggalnya di mana, orang tua di mana, ternyata ada beberapa yang tidak benar," ucapnya.