"Dengan cara menjualnya yang terbuka pasti tidak tepat sasaran," ujarnya.
Dia menyarankan, jika pemerintah ingin memberikan bantuan, maka data harus menjadi acuan pertama. Hal ini berlaku untuk semua bantuan, mulai dari makanan, uang tunai hingga distribusi gas elpiji bersubsidi.
BACA JUGA: Kematian Ternak Meningkat, Dinas Pertanian dan Pangan: Tidak Semua Kena Antraks
Menurutnya, pemerintah pusat sudah memiliki data tentang siapa yang berhak menerima bantuan, tinggal sistemnya diperbaiki agar bisa dioperasikan.
"Itu di tabung gasnya kan sudah ada tempelannya untuk orang miskin. Maka sebenarnya penerimanya bisa diintegrasikan. Katakan penerima Program Penanggulangan Kemiskinan (PKH), Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ambil saja orang tuanya. Paling gampang anggota PKH," kata Ganjar.