Sementara, untuk angka yang masih membutuhkan banyak intervensi adalah RTLH dan listrik yang menurut Ganjar juga akan terus digenjot untuk RTLH. Selama ini gotong royong yang dilakukan menunjukkan grafik penurunan yang bagus.
Adapun untuk kebutuhan intervensi listrik ini juga masih banyak. Saat ini, data yang sudah diintervensi sebanyak 3.283 rumah tangga dan masih ada sekitar 12.596 rumah tangga yang menunggu untuk diintervensi.
Untuk klaster ini, kata Ganjar, dibutuhkan kerja sama dengan PLN, karena ternyata masih ditemukan adanya data yang tidak sinkron.
"Terakhir tertinggi itu listrik ternyata. Listrik itu urusannya dengan PLN maka ada data yang tidak sinkron antara data yang masuk di DTKS dengan yang harus diintervensi. Maka saya sampaikan, yuk kita carikan cara yang lain saja. Kalau perlu ditempeli dengan tenaga surya yang penting di tempat itu ada," katanya.
Berdasarkan data itu, Ganjar mendorong adanya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Di mana ada tempat yang masih terdapat kemiskinan ekstrem agar melakukan percepatan. "Saya dorong di tahun 2024, karena target dari Presiden Jokowi musti turun kemiskinan ekstremnya menjadi nol persen. Kalau saya bilang mendekati nol, itu bisa kita kejar," ungkapnya.
Untuk dapat mencapai target itu, Ganjar menyampaikan masih ada dua kesempatan menggunakan anggaran, baik di Pemprov maupun di Pemkab. Yaitu APBD perubahan tahun ini dan APBD murni 2024.
Ia juga menekankan agar bantuan dari Pemprov Jateng kepada kabupaten atau desa untuk dikonsentrasikan pada penanganan kemiskinan ekstrem.
"Sudah saya sampaikan bantuan keuangan dari provinsi ini akan kita dorong untuk pengentasan kemiskinan. Jadi nanti teman-teman di kabupaten/kota minta tolong bantuannya diarahkan ke sana. Programnya sudah ada, tinggal konsentrasi dan datanya saja biar fix," ujarnya.