SEMARANG,iNews.id – Perbedaan data serapan anggaran Covid-19 di Jawa Tengah yang dianggap rendah terus menjadi polemik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis serapan anggaran Covid-19 di Jateng sangatlah rendah, hanya 0,15 persen.
Gubernur JatengGanjar Pranowo membantah angka tersebut dan menyatakan serapan anggaran Covid-19 mencapai 15,65 persen hingga 22 Juli 2021 dan menjadi 17,28 persen per 24 Juli 2021.
Ketua DPRD JatengBambang Kusriyanto menilai perbedaan data yang terpaut jauh antara pusat dan daerah tersebut menunjukkan sistem pelaporan Pemprov Jateng yang buruk.
“Sistem laporannya jelek. Perbedaannya kan jauh, Gubernur bilang 17 persen, padahal sampai 22 Juli Bappeda bilang baru 15 persen, tapi Kemendagri ngomongnya 0,15 persen, terpautnya kan jauh. Ada yang tidak beres dengan pelaporannya, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) nya harus dievaluasi,” kata Bambang, Minggu (25/7/2021).
Menurutnya, jika gubernur mengatakan serapan anggaran Covid-19 sudah 17 persen lebih, maka seharusnya data dibuka ke publik agar masyarakat paham. Menurutnya, besaran dana refocusing pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sampai sekarang belum pernah secara resmi dilaporkan ke Pimpinan DPRD Jateng.
“Refocusing memang tidak perlu pembahasan dengan DPRD, tapi masuknya ke BTT (Belanja Tidak Terduga). BTT itu setiap pengeluaran harus dilaporkan ke DPRD. Namun kami belum pernah terima data secara resmi. Penggunaan refocusing 2021 untuk apa saja kami belum pernah dapat laporan,” katanya.