SEMARANG, iNews.id - Wali Kota SemarangHendrar Prihadi memilih konsep berbeda untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Konsep tersebut akan melibatkan peran RT dan RW yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Pria yang akrab disapa Hendi itu mengatakan, intensif berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang mendesak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu hasil konsultasi itu, pilihan memberlakukan Jogo Tonggo, yakni pembatasan sosial non-PSBB.
"Sudah kami rapatkan Perwalkot pembatasan wilayah non-PSBB, yaitu dengan model Jogo Tonggo," kata Hendi usai mengikuti rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta bupati dan wali kota di Semarang Raya, Jumat (24/4/2020).
Hendi mengatakan, gerakan itu mulai diberlakukan di Kota Semarang mulai Seni nanti (27/4/2020). Dasar Jogo Tonggo, yakni semangat kondisi tanggap bencana, yang nanti akan mengatur tempat kerja, usaha, pendidikan dan kegiatan masyarakat
Dengan pemberlakuan Jogo Tonggo, di tingkat kelurahan dipersilakan melakukan karantina wilayah dengan portal atau memanfaatkan barang-barang lain. Nantinya gerakan yang berbasis tiap RW itu bakal mendapat dukungan dari 48 tim patroli gabungan di pos pantau Jogo Tonggo.
"Saat ini kami juga sudah melaksanakan sistem lumbung pangan kelurahan, meskipun basis kegiatannya ada di tingkat RW. Tapi ini sudah ready," katanya.
Pemberlakuan Jogo Tonggo tersebut nantinya bakal mendapat dukungan penuh dengan keberadaan pos pantau. Total ada 16 pos pantau yang disiapkan Pemkot Semarang. Setiap satu pos pantau akan dijaga oleh tiga tim.
"Kami menaruh 16 pos pantau, 8 pos di perbatasan dengan wilayah lain, 8 pos pantau di kota. Setiap pos pantau ada tiga tim patroli. Anggotanya TNI Polri, dishub, SatpolPP dan tenaga kesehatan. Total ada 48 tim patroli," katanya.