Dia mengatakan, masa coklit belum berakhir, karena Bawaslu Blora bekerja sesuai dengan peraturan, jika saat pengawasan terjadi ketidaksesuaian maka langkah yang akan ditempuh dengan memberikan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Blora.
“Bawaslu akan berikan saran perbaikan kepada KPU Blora sesuai data hasil pengawasan, selanjutnya secara teknis penyelesaiannya adalah tanggung jawab KPU,” ujarnya.
Sesuai hasil pengawasan, dalam satu rumah terdapat dua KK, namun stiker yang ditempelkan hanya satu, rumahnya tidak boleh ditempel stiker dan stiker ditempel dengan isolasi agar tidak lepas.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Muhammad Hamdun mengakui bahwa kualitas lem di stiker kurang baik. "Kualitas lemnya kurang bagus. Prosesnya melalui lelang e-katalog," jelas Hamdun saat dikonfirmasi, Minggu (26/2) .
KPU akan mengupayakan cetak ulang stiker, sesuai kebutuhan tambahan. "Selain data dari Bawaslu, kita juga ada data kekurangan jumlah stiker yang bersumber dari jajaran KPU," ujarnya.
Menurutnya kekurangan data yang lepas sekitar 5.0000-an stiker. Untuk total pengadaan di awal KPU sebanyak 322.000 stiker.