Dia membandingkan, pada September 2018 saat Gubernur JatengGanjar Pranowo dilantik untuk periode kedua kepemimpinan. Saat itu angka kemiskinan Jateng mencapai angka 11,19 persen atau 3,87 juta jiwa.
Namun setelah 3 tahun periode kedua berjalan, yaitu September 2021, angka kemiskinan Jateng menjadi 11,25 persen atau 3,93 juta jiwa. Menurutnya, jumlah penduduk miskin Jateng justru naik 0,06 persen dalam 3 tahun periode kedua Ganjar menjabat.
"Memang bisa saja beralasan hal itu terjadi karena pandemi Covid-19. Namun anggaran refocusing yang dilucurkan juga cukup besar. Bahkan di 2020, Jateng mengalokasikan hingga Rp2 triliun. Anggaran tersebut seharusnya berdampak signifikan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan kemiskinan," kata Saiful Hadi, Rabu (19/1/2022).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng ini prihatin dengan masih tingginya angka kemiskinan. Dia meminta Pemprov Jateng fokus pada sejumlah wilayah yang angka kemiskinannya tinggi.
Per September 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen (17,83 persen), Kabupaten Wonosobo (17,67 persen, Brebes (17,43 persen), Purbalingga (16,24 persen), Banjarnegara (16,23 persen), dan Pemalang (16,56 persen).
"Sebagai warga Kebumen, saya berharap agar upaya pemulihan ekonomi untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Kebumen ditingkatkan," katanya.
Sebelumnya Saiful Hadi juga mengkritik cara penanganan kemiskinan ala Ganjar Pranowo yang cenderung orang per orang atau man to man marking. Cara tersebut dianggap tidak mengedepankan program dan cenderung ke pencitraan semata.