Dijelaskannya, TPST Cikupa merupakan proyek nasional yang dibiayai dari Bank Dunia. Khawatirnya jika proyek itu batal maka Pemda KBB akan terkena sanksi dari pemerintah pusat. Sanksinya bisa pengurangan anggaran DAU dari pusat dan itu jelas sebuah kerugian bagi daerah.
"Saya pikir kerasnya penolakan warga ini karena sosialisasi yang gagal dari DLH dan pihak konsultan. Harusnya ketika ada program, warga diajak diakusi dulu dan diberikan pemahaman," ucapnya.