"Kami lakukan secara bertahap. Tapi awal tahun diharapkan bisa dibuka dan ke depannya terus dilengkapi," ujar Hengki Kurniawan.
Anggaran pembangunan MPP KBB, tutur Bupati Bandung Barat, dialokasikan dari APBD perubahan. Karena itu, tahun ini baru pembangunan fisik MPP terlebih dulu diselesaikan.
Tahun depan akan ada penambahan anggaran lagi sekitar Rp3-4 miliar untuk pengadaan server dan perangkat lain dengan spesifikasi tinggi.
Kehadiran MPP di lingkungan Pemda KBB sebagai solusi penanganan pelayanan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Salah satunya praktik percaloan berkaitan dengan perizinan yang meresahkan.
Sebab MPP fokus ke bidang pelayanan publik di antaranya pelayanan Disdukcapil, BJB, dan DPMPTSP.
"Fokus MPP lebih menekankan pada kualitas pelayanan yang baik, cepat dan nyaman, serta terintegrasi dengan berbagai instansi pelayanan publik lainnya. Selain itu juga upaya untuk memberantas praktik percaloan di birokrasi dengan transformasi digital," tutur Bupati Bandung Barat.