Persoalan lainnya adalah, ada kasus orang yang terdaftar sebagai penerima BPNT dan memiliki KKS tapi belum pernah sama sekali saldonya terisi. Sementara keluarga yang mampu dan memegang KKS saldonya malah terisi terus. Sehingga hal itu kerap menimbulkan kecemburuan dan keresahan di masyarakat.
"Makanya seringkali kami sebagai agen, pihak RT dan RW disalahkan oleh warga karena, kartunya sama tapi saldonya tidak ada," keluhnya.
Sebelumnya, BPK RI menemukan program sosial dari Kemensos tahun anggaran 2021 di KBB tidak tepat sasaran. BPK mencatat ada 56.663 KPM yang tidak layak mendapat bantuan program sosial. Sesuai aturan Kemensos harusnya penerima bansos terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun 56.663 PKM itu justru tidak terdaftar.