BANDUNG BARAT, iNews.id - Wacana pemekaran Kabupaten Bandung Utara di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menjadi sorotan. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Sundanesia Digdaya Institute (SDI), Moch Galuh Fauzi yang menilai, wacana pemekaran KBU dianggap terlalu dini.
Alasannya karena wacana pemekaran Kota Lembang juga belum menjadi prioritas, sekarang muncul pemekaran KBU yang notabenenya tidak bisa lepas dari Lembang.
"Mengacu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 23 tahun 2014, pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. Jadi memang tidak mudah," tuturnya, Selasa (1/6/2021).
Selain itu, syarat administratif pemekaran untuk kabupaten/kota yang harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
"Itu belum lagi syarat teknis, dan fisik kewilayahan, rasanya pemekaran wilayah membutuhkan proses dan waktu yang panjang," kata Mahasiswa S2 Kebijakan Publik Unpad ini.