Sementara, ujar Izussalam, sebanyak 67 persen penduduk Indonesia berkategori rentan miskin. Jika BBM subsidi naik, mereka terancam jatuh pada kategori miskin akibat inflasi membumbung tinggi. Tentu kenaikan harga pertalite dan solar sangat merugikan rakyat.
Izussalam meminta pemerintah untuk mengkaji kembali dampak kenaikan harga BBM subsidi. "Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid 19. Karena itu, perubahan kebijakan subsidi dan konpensasi energi perlu dikaji ulang oleh pemerintah untuk mempertimbangkan faktor, yakni, tingkat inflasi, kondisi fisikal, dan pemulihan ekonomi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik PD KAMMI Bandung Luqman Ash-Shiddiqi menyinggung soal narasi pemerintah saat HUT ke-77 RI, “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” yang sekadar wacana dalam momentum Hari Kemerdekaan.
Seharusnya, kata Luqman Ash-Shiddiqi, narasi tersebut membangkitkan dan memulihkan ekonomi masyarakat yang terpuruk pascapandemi Covid-19. “Jangan sampai narasi pulih lebih cepat bangkit lebih kuat menjadi angin untuk meninabobokan masyarakat. Sikap dan aksi KAMMI jelas untuk turun ke jalan jika Presiden menaikkan harga BBM,” kata Luqman Ash-Shiddiqi.