"Dari sisi bansos akan kami terus perbaiki dinamika-dinamika yang terjadi. Masukan dari bawah, kami akan tampung dan kami akan catat, sehingga apa yang sudah kita sepakati bisa dirasakan manfaatnya sebaik-baiknya untuk masyarakat," kata dia.
Diketahui, keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) non-data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima bansos provinsi sebanyak 1.392.407 kepala keluarga (KK). Per Minggu (19/7/2020), sebanyak 580.394 paket bansos provinsi berhasil diserahkan kepada KRTS non-DTKS.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar menyatakan, prinsip kehati-hatian diusung agar data penerima bansos tahap II lebih akurat. Bahkan dia berkoordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, BPKP, dan KPK.
"KPK mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar dalam menetapkan data ini karena sangat hati-hati. Dalam arti menghindari penerima ganda, dan yang tidak tepat sasaran. KPK juga berharap kabupaten/kota di Jabar bisa seperti ini dalam sistem penyaringan data," kata Dodo.