“Setelah kami pelajari, ujungnya adalah pada soal pemutakhiran data. Data saat ini belum mutakhir, sehingga masih ada orang yang sudah meninggal tapi masih tercatat sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Karena itu, tutur Kang Ace, pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi untuk melakukan pemutakhiran data penerima manfaat subsidi BBM ini agar tepat sasaran.
“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bisa kolaborasi urusan pemutakhiran data ini. Agar bansos itu tepat sasaran juga tepat guna. Sehingga Kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan sesuai harapan dan ketentuan yang berlaku,” tutur Kang Ace.
Diketahui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM atau BLT BBM sebesar Rp600.000, sebagai penguat bantalan sosial kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
BLT BBM diberikan sebesar Rp150.000 perbulan selama empat bulan dengan penyaluran dua kali. Hingga per 7 September 2022 BLT BBM telah tersalurkan kepada 83.608 KPM di 34 Provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran tertinggi, yaitu 26.549 KPM, disusul Jawa Timur 11.003 KPM.