Atty menambahkan para guru swasta kini terpaksa mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain demi bertahan hidup.
Menurut Atty, kebijakan Gubernur seolah hanya memihak sekolah negeri, padahal sekolah swasta juga berkontribusi besar terhadap dunia pendidikan di Jabar.
“Kalau memang swasta tidak diinginkan, seharusnya dari awal jangan diberi kesempatan sertifikasi atau tempat untuk berjuang,” katanya.
Atty berharap ke depan Pemprov Jabar melibatkan sekolah swasta dalam perumusan kebijakan pendidikan, agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan seperti saat ini.
Gugatan ini diajukan oleh delapan organisasi sekolah swasta yang tersebar di berbagai daerah di Jabar. Mereka yakni Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar, BMPS Kabupaten Bandung, BMPS Kabupaten Cianjur, BMPS Kota Bogor, BMPS Kabupaten Garut, BMPS Kota Cirebon, BMPS Kabupaten Kuningan dan BMPS Kota Sukabumi.