"Hal tersebut sangat disayangkan. Pasalnya, belum sehari pengoperasian berlangsung, namun harus dihentikan akibat adanya aksi penolakan," ujar Koswara.
Dishub Jabar, tutur Kadishub, menanggapi serius peristiwa tersebut. Kehadiran bus TMP lewat program BTS ini merupakan pilihan layanan transportasi baru bagi masyarakat di wilayah aglomerasi Bandung Raya, sehingga pasti akan ada pihak-pihak yang kontra dengan konsep ini.
"Untuk meminimalisir konflik yang terjadi, perlu dibuatkan strategi penanganan yang lebih spesifik. Di antaranya, pemberdayaaan dengan pelibatan usaha eksisting, komunikasi, dan sosialisasi yang lebih efektif," tutur Kadishub.
Dengan melihat kondisi pandemi saat ini, kata Koswara, pendapatan dari penyelenggara angkutan saat ini sedang menurun. Sehingga, skema bus rapid transit (BRT) ini sebenarnya bisa menjadi momentum untuk angkutan umum dalam memberikan pelayanan lebih baik lagi. "Kalau mereka bisa dilibatkan secara baik di program ini, mereka pasti akan bisa menerima dan mendukung," ucap Koswara.
Karena itu, Dishub Jabar segera menggelar rapat koordinasi teknis dengan Kemenhub, Dishub kabupaten kota, dan berbagai pihak terkait untuk segera menyusun dan menerapkan strategi penanganan dari permasalahan ini.