BANJAR, iNews.id - Jelang pelaksanaan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat tahun 2019, Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan bahwa hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj pada sambutan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).
Karena itu, kata Kiai Said, Munas-Konbes NU kali ini mengangkat tema “Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat”. Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia.
“Tasharruful imam ‘alar ra‘iyyahmanuthun bil mashlahah. Kebijakan seorang pemimpin sangat terkait dengan kemashalatan,” ujarnya di hadapan Presiden Joko Widodo yang membuka forum tertinggi NU setelah Muktamar itu.
Guru besar ilmu tasawuf UIN Sunan Ampel ini mengatakan, Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat.