Secara hukum, ujar KH satori, salat Id di Al Zaytun sah. Karena yang penting dalam salat itu, syarat dan rukunnya terpenuhi maka dinyatakan sah.
Namun, aturan-aturan Rasullullah yang sunah-sunahnya, yaitu, meluruskan dan merapatkan barisan, serta posisi perempuan harus di belakang laki-laki, itu tidak dilakukan oleh Al Zaytun," ujar KH Satori.
Ketua MUI Indramayu menuturkan tidak bisa menyatakan Al Zaytun benar atau tidak benar dalam hal peribadatan atau pun sesat atau tidak sesat.
Sebab, hal itu akan menimbulkan konflik horizontal dan perdebatan yang tidak berkesudahan.
"Namun baru ada di dunia ini ada orang sholat pakai jas dan dasi yang terkesan berlebihan. Padahal kalau sholat kan semestinya pakai libasuttaqwa (baju-baju ketaqwaan), bukan baju dinas kenegaraan," tutur dia.
KH Satori mengatakan, terkait persoalan Al Zaytun, MUI Indramayu telah menyerahkan sepenuhnya kepada MUI Jabar dan pusat.
"Kami yang di daerah tidak punya power untuk mempengaruhi Al Zaytun. Kalau istilah orang bertanding, kami MUI Indramayu bukan lawan. Lawannya MUI provinsi atau pusat," ucap KH Satori.