Dia menegaskan, pihakya akan melakukan penindakan sekaligus memberikan edukasi kepada aparat kewilayahan setempat mengenai mekanisme pemberian bansos yang benar dan tidak menyalahi aturan.
"Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kasus di Karawang dan Tasik berbeda. Di Karawang telak karena pemotongan dengan alasan dana Covid-19 yang kurang. Di Tasik ada kesepakatan dengan warganya," kata Dofiri, Rabu (11/8/2021).
Adapun kasus di Tasikmalaya, lanjut Dofiri, pihaknya mendapati fakta bahwa adanya kesepakatan antarwarga agar bansos bisa diterima oleh banyak orang.
"Misalkan yang terdaftar 10 orang, sementara warganya ada 15 orang. Kalau 10 kg dibagi ke 15 jumlahnya nggak 10 kg. Itu kesepakatan bersama, tapi mungkin ada satu dua orang yang mempertanyakan," ujar dia.
"Bagaimana pun ini adalah keliru. Kita sudah bersepakat dengan Pak Kajati kita harus tangani dan kita tindak. Ke depannya sudah lah bagikan sesuai dengan peruntukannya," kata Dofiri.