INDRAMAYU, iNews.id - Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan dari empat provinsi, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, mengancam akan menggeruduk kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ancaman ini muncul setelah sejumpah perwakilan nelayan dari empat provinsi yang tergabung dalam Fron Nelayan Bersatu (FNB) menggelar pertemuan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (3/6/2022).
Koordinator Umum FNB Kajidin mengatakan, saat ini kebijakan KKP belum berpihak kepada pelaku usaha perikanan dan nelayan. Kebijakan KKP lebih kepada pencapaian target PNBP yang mengalami kenaikan sekira Rp12 triliun. Hal itu terkesan dipaksakan dan diterapkan kepada para nelayan.
"Keberatan dirasakan oleh teman-teman nelayan, yakni pada indeks tarif pascaproduksi, terutama aturan PNBP 10 persen bagi pelaku usaha. Ini jelas sangat memberatkan kami. Belum lagi ada ancaman sanksi administrasi dan denda yang mempersempit peluang usaha kami untuk bertahan," kata Koordinator Umum FNB.
Kajidin menyatakan, aturan terkait PNBP belum diterapkan saja nelayan sudah merasa berat. Pasalnya, harga solar saat ini sudah mencapai Rp16.900 per liter. Sementara, harga ikan sendiri rata-rata hanya Rp16.000 per kilogram.