Dia minta seluruh kantor BPN di daerah, ikut mendorong percepatan program reformasi agraria. Sehingga menentukan lokasi prioritas reformasi agraria yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar terealisasi.
"10,2 juta rakyat Indonesia mengandalkan hidupnya di sumber daya hutan dan FGHU. Makanya segera lakukan percepatan. Sehingga masyarakat punya kepastian hukum, bahwa tanah yang dia pakai sudah bersertifikat dan berhak garap di wilayah itu," ucap dia.
Pada kesempatan tersebut, Hadi melakukan kunjungan ke semua sudut kantor BPN. Hadi juga berdialog dengan masyarakat yang melakukan pengurusan tanah di kantor BPN. BPN juga memberikan 2.500 sertifikat tanah.