Dia juga berharap, upaya menangkal kabar bohong tidak hanya dilakukan menjelang pemilihan presiden, tetapi berkelanjutan. Sebab, jika persoalan penyebaran informasi bohong terus terjadi, dikhawatirkan mengganggu tatanan kehidupan sosial, seperti persoalan saling membenci.
Menurut dia, perilaku yang menyebarkan kabar bohong tidak hanya terjadi pada pemilihan presiden saja, tetapi berpotensi pada pemilihan pemimpin lainnya di tingkat kepala desa, bupati, wali kota, dan gubernur.
“Melawan hoaks ini bukan hanya di pilpres saja, tapi ke depan juga. Sebab, akan semakin parah apabila hoaks ini dibiarkan dan akan menjadi sesuatu yang buruk bagi bangsa Indonesia,” katanya.