Kericuhan baru bisa diredam setelah Ketua DPRD Indramayu Saefudin menemui ratusan pengunjuk rasa. Kepada ketua dewan, para pengunjuk rasa mendesak agar DPRD Indramayu menyepakati aspirasi masyarakat terkait hak angket, pembayaran gaji guru honorer madrasah dan nakes.
Hak angket harus dilaksanakan karena massa menganggap kepemimpinan Bupati Nina Agustina tidak becus. Selama menjabat bupati, Nina dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
"Kami sudah sangat gerah dengan keputusan dan kebijakan beliau yang tidak berpihak kepada rakyat," kata Masdi, koordinator lapangan aksi unjuk rasa, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).
Masdi menyatakan, masyarakat juga menuntut pembatalan acara 6.001 penari topeng untuk Hari Jadi Indramayu dan pemecahan rekor Muri pada Oktober 2022. Sebab, biaya kostum untuk acara dibebankan kepada para wali murid, berdampak kepada menambah beban masyarakat.
"Ini sangat disayangkan, karena tari topeng itu sendiri untuk pembelanjaan perlengkapannya senilai minimal Rp1.500.000 dibebankan kepada masyarakat. Belum lagi untuk latihan dan segala macamnya," ujar Masdi.
Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu Saefudin berjanji membahas hak angket dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait gaji guru honorer madrasah dan nakes ke Pemkab Indramayu serta pemerintah pusat.
"Jadi kami hargai keinginan masyarakat terkait hak angket, tetapi ada mekanisme. Kami akan bawa ranah ini kepada pimpinan dan teman-teman (anggota DPRD lain), terutama pimpinan fraksi untuk kita jadikan bahasan," kata Ketua DPRD Indramayu.