"Karena satu titik ditolak yang di Cilame, akhirnya semua proyek bantuan ini dibatalkan semua," ujar Apung Hadiat Purwoko.
Plt DLH KBB menuturkan, proyek yang didanai oleh Bank Dunia ini tidak cukup hanya mendapat persetujuan DLH KBB, tapi juga harus dari bupati, dan DPRD KBB.
Sebab ketika TPST itu jadi dibangun, pada tahun pertama operasional masih ditanggung APBN, tahun kedua oleh APBD, kemudian tahun ketiga dikelola oleh BUMDes.
Hasil hitungan, untuk sarana prasarana saja butuh anggaran sekitar Rp17 miliar ditambah Rp1 miliar untuk operasional per tahun. Karena anggarannya terlalu besar sehingga dianggap bisa membebani APBD.
Meskipun dari TPST ini dapat mengolah sampah menjadi briket atau RDF (Refuse Derived Fuel) yang dimanfaatkan untuk bahan bakar pabrik sampai maggot atau belatung sebagai pakan ikan.
"Berdasarkan perhitungan hasil produksi briket dan maggot dari TPST belum bisa menutup untuk kebutuhan sapras dan operasional, jadi pembatalan ini sudah jadi perhitungan yang matang," tutur dia.