“Harus dipelajari supaya pendistribusian MBG benar-benar tidak menemukan kendala agar penerima manfaat dapat menerima program dengan lancar dan aman,” kata Asep.
Dia menambahkan bahwa apabila program MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto diterapkan di kawasan Baduy, maka akan dibutuhkan beberapa titik dapur khusus guna mempermudah distribusi makanan bergizi. Hal ini penting mengingat permukiman Baduy tersebar di berbagai kampung dengan akses yang beragam.
Asep berharap proses pengkajian MBG dapat melibatkan pemerintah desa dan para tokoh adat agar implementasi program gizi ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Baduy. Koordinasi menyeluruh diharapkan mampu menjawab tantangan geografis dan sosial yang mungkin muncul.
Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, mengaku pihaknya masih menunggu penjelasan teknis lebih rinci, termasuk kemungkinan pembangunan dapur khusus di beberapa lokasi. Dia menegaskan bahwa masyarakat Baduy pada prinsipnya dapat menerima program MBG selama tidak melanggar aturan adat dan tidak memicu konflik sosial.
“Kami tidak ada masalah program MBG jika satu sama dan satu rasa untuk masyarakat Badui, serta tidak juga bertentangan dengan adat dan tidak menimbulkan konflik,” ujarnya.
Jaro Oom menekankan bahwa keselarasan dengan nilai adat Baduy adalah hal utama sebelum program dijalankan. Program MBG di wilayah adat seperti Baduy dinilai akan menjadi contoh penting bagaimana intervensi gizi nasional dapat diadaptasi dengan tetap menghormati nilai adat setempat.