PURWAKARTA, iNews.id- Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Purwakarta terhadap anggota Fraksi Golkar, Akun Kurniadi, yang meninggal dunia pada November 2020 lalu, hingga kini masih berpolemik. Padahal, sejumlah pihak menilai, proses PAW sebenarnya sangat mudah dan tidak perlu berlarut-larut karena diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akan tetapi, sejak Meninggalnya Akun Kurniadi, belum terlihat tanda-tanda akan ada pengisian terhadap kursi yang kosong. Bahkan, beberapa waktu lalu beredar kabar adanya pengajuan pemecatan terhadap kader Golkar yang disebut-sebut sebagai pengganti Akun di DPRD Purwakarta.
Salah satu praktisi hukum yang juga mantan komisioner KPU Purwakarta, Ade Nurdin, angkat bicara. Dia menyebutkan, dalam proses PAW ada mekanisme yang mengatur. Akan tetapi persoalan PAW yang terjadi lebih kepada kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Masalahnya bukan pada siapa yang menjadi PAW, dari mana, orang mana dan seterusnya. Sekali lagi bukan persoalan itu. Akan tetapi pada persoalan kepatuhan pada regulasi," kata Ade kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (21/1/2021).
Mengapa muncul PAW, kata dia, berarti karena ada kekosongan kursi. Kekosongan kursi bisa disebabkan adanya anggota DPRD yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Dalam kondisi seperti itu mutlak harus ada PAW, terlebih kekosongan kursi anggota DPRD sebelumnya meninggal dunia.