BANDUNG BARAT, iNews.id - Pendukung bakal calon kepala desa (cakades) Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang protes dengan mendatangi Unjani dinilai salah sasaran. Protes tersebut muncul akibat calonnya tak lulus dalam tes akademis yang digelar di universitas tersebut.
Direktur Eksekutif Sundanesia Digdaya Institute (SDI) Moch Galuh Fauzi menilai, bentuk protes ke Unjani selaku pihak yang ditunjuk melaksanakan tes kurang tepat. Mestinya protes ditujukan ke DPMD dan Asisten Daerah 1 selaku panitia tingkat kabupaten yang memegang aturan mainnya.
Kendati begitu, dia juga melihat Perbup Nomor 10/2021 khususnya di Pasal 35 memang menimbulkan distorsi. Yakni soal usia dan pengalaman kerja di pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Padahal Pasal 21 Permendagri Nomor 65/2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112/2014 tentang Pilkades tidak memuat indikator itu.
"Itu jelas sebuah kekeliruan yang sangat fatal mengingat dalam Permendagri tersebut, pada Pasal 47c bahwa pengalaman kerja diberlakukan untuk Pilkades antarwaktu melalui musyawarah desa," ujarnya, Selasa (9/11/2021).
Oleh karena itu, lanjut Galuh, atas nama hukum seharusnya tes akademis kali ini dianulir 100 persen karena rawan digugat ke PTUN. Sekalipun tidak ada yang menggugat tetap saja Perbup ini bermasalah, tidak berdasar, dan komisi 1 DPRD KBB harus mempelajari serta mendorong revisi Perbup Nomor 10 tahun 2021.
"Kalau Perbup itu tidak direvisi maka demokrasi di KBB sudah kehilangan arah. Jangan berharap ada tukang ojek, guru ngaji, petani, dan lain-lain yang bermimpi menjadi kepala desa, karena dalam seleksi pasti kalah oleh aturan yang mengatur pengalaman kerja di pemerintahan," ujarnya.